Rapat PGRI Bangkalan Tuai Kritik, Cabang Wajib Kirim Delegasi tapi Biaya Ditanggung Sendiri

Gambar Ilustrasi 

BANGKALAN - Kebijakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI Kabupaten Bangkalan) kembali memicu sorotan tajam. Organisasi yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan guru ini justru dinilai membebani para pengurusnya dengan kedok iuran wajib demi membiayai agenda di luar daerah dengan alasan penyegaran (refreshing).

Ketua PGRI Bangkalan, Abdul Munib, secara terbuka mengakui adanya penarikan biaya tambahan tersebut. Ia berdalih bahwa keputusan memilih lokasi di luar Bangkalan merupakan hasil kesepakatan dari masukan aspirasi para pengurus cabang.

"Kami sudah meminta masukan aspirasi dari pengurus cabang Ada dua opsi usulan; opsi pertama diadakan di Bangkalan, dan opsi kedua di luar Bangkalan," ujar Abdul Munib saat memberikan klarifikasi.

Namun, keputusan akhir justru jatuh pada opsi kedua yang jelas-jelas memakan biaya tinggi. Imbas dari ego untuk menggelar acara di luar daerah ini,Anggota Yang ikut membayar iuran tambahan yang tidak sedikit, yakni sebesar Rp600.000 per orang.

Abdul Munib berkilah iuran tersebut digunakan untuk menyewa fasilitas hotel, penginapan, serta ruang pertemuan. Untuk meredam protes, ia menjanjikan fasilitas berupa kaos dan kartu identitas (ID card) kepada peserta.

 "Iya, Rp600 ribu tapi dapat kaus dan ID card yang bisa dipakai sepanjang masa. Kita kan selain sewa kamar juga menyewa ruang pertemuan,"Jelasnya

Pemborosan Berjamaah di Tengah Beban Guru.

Keputusan membentuk panitia khusus demi mencari tempat di luar Bangkalan ini dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak mendesak. 

"Alih-alih memanfaatkan fasilitas lokal di Kabupaten Bangkalan untuk menghemat anggaran organisasi, pengurus PGRI justru memilih memboyong puluhan anggotanya ke luar kota." Ujarnya

Berdasarkan data yang dihimpun, acara ini akan diikuti oleh sekitar 90 orang peserta. Jumlah tersebut terdiri dari perwakilan lebih dari 50 pengurus cabang di mana setiap cabang diwajibkan mengirimkan tiga orang unsur pimpinan yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara ditambah dengan jajaran pengurus kabupaten.

Jika dikalkulasikan, total iuran yang terkumpul dari para peserta saja bisa mencapai puluhan juta rupiah, belum termasuk anggaran internal organisasi yang kemungkinan ikut tersedot untuk agenda pelesiran berkedok rapat ini.

Langkah PGRI Bangkalan ini menuai kritik karena dianggap kurang berempati terhadap kondisi anggotanya di akar rumput. Publik pun mempertanyakan urgensi pelaksanaan acara di hotel luar daerah yang menguras kantong pengurus cabang, hanya demi alasan formalitas organisasi dan refreshing pengurus inti."Tutupnya