 |
Keluhan muncul setelah adanya dugaan penarikan iuran dengan nominal berbeda di setiap kecamatan. Kondisi itu dinilai memicu tanda tanya soal transparansi pengelolaan dana organisasi.
Mantan pengurus PGRI Bangkalan berinisial R mengungkapkan, mayoritas guru PAUD dan TK yang diwajibkan membayar iuran justru masih belum memiliki penghasilan tetap.
“Guru PAUD dan TK itu banyak yang masih sukarelawan, penghasilannya terbatas. Tapi tetap ditarik iuran rutin setiap bulan. Besarannya bervariasi, mulai Rp4 ribu sampai Rp10 ribu bahkan lebih,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Menurut R, hasil Kongres PGRI tahun 2024 sebenarnya telah menetapkan nominal resmi iuran sebesar Rp10 ribu per anggota yang diperuntukkan bagi pengurus kabupaten dan cabang. Namun di lapangan, nominal pungutan disebut melebihi ketentuan.
“Di beberapa kecamatan bisa sampai Rp12 ribu hingga Rp15 ribu dengan alasan tambahan program kerja cabang. Masalahnya, anggota tidak pernah mendapat penjelasan rinci soal penggunaan dana tersebut,” tegasnya.
Ia menyebut, ketidakseragaman nominal iuran membuat Dinas Pendidikan disebut tidak berani melakukan pemotongan langsung melalui sistem resmi. Akibatnya, penarikan dilakukan secara manual melalui pengurus tingkat bawah sebelum disetorkan ke tingkat kabupaten.
Situasi itu memunculkan kritik terhadap transparansi dan pengawasan internal organisasi. Terlebih, konflik dualisme kepengurusan PGRI di tingkat pusat dinilai semakin memperkeruh arah organisasi dan kejelasan pengelolaan anggaran.
“Yang terasa sekarang hanya kewajiban membayar. Perlindungan terhadap guru hampir tidak terdengar lagi. Dulu ada advokasi ketika guru menghadapi persoalan hukum atau administrasi,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan seorang guru PAUD di Kecamatan Kamal berinisial U. Ia mengaku rutin membayar iuran selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban maupun merasakan manfaat langsung dari organisasi.
“Kami hanya diminta setor terus setiap bulan. Sampai sekarang tidak pernah ada penjelasan uang itu dipakai untuk apa. Bahkan saat Hari Guru kemarin tidak ada kegiatan sama sekali,” keluhnya.
Sorotan terhadap iuran PGRI Bangkalan kini mulai memantik perhatian kalangan pendidik. Mereka berharap ada keterbukaan penggunaan dana organisasi serta keberpihakan nyata terhadap guru-guru honorer dan sukwan yang selama ini berada di garis bawah dunia pendidikan.
