Demo Berlanjut di Yogyakarta, Massa Kritik Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Foto BBC News Indonesia 

YOGYAKARTA — Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang muncul di berbagai daerah dalam dua hari terakhir terus berlanjut. Setelah aksi serupa berlangsung di Jakarta dan sejumlah kota lain pada Jumat (12/6), ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Rakyat Memanggil kembali turun ke jalan di Yogyakarta pada Sabtu (13/6) sore.

Massa memadati kawasan pertigaan Jalan Gejayan, salah satu titik yang kerap menjadi simbol perlawanan gerakan mahasiswa di Kota Pelajar. Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menilai berbagai persoalan ekonomi serta tata kelola pemerintahan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Para demonstran menyoroti sejumlah isu yang dinilai membebani masyarakat, mulai dari ketimpangan ekonomi, maraknya praktik korupsi, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kebijakan perpajakan yang dianggap semakin menekan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang semakin berat,” kata perwakilan massa dalam orasinya.

Dalam demonstrasi tersebut, Aliansi Rakyat Memanggil menyerahkan 10 tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang paling disorot adalah desakan untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa menilai program unggulan pemerintah itu berpotensi menimbulkan praktik korupsi karena melibatkan anggaran besar, sementara mekanisme pengawasan dinilai belum memadai.

Selain menuntut evaluasi terhadap program MBG, massa juga meminta pemerintah lebih fokus pada penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberantasan korupsi yang dinilai masih menjadi masalah kronis.

Aksi di Yogyakarta menambah daftar unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir di berbagai daerah. Sejumlah kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan membuka kemungkinan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.

Gelombang protes yang muncul secara beruntun ini menjadi sinyal meningkatnya kritik publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.