 |
| Gambar Ilustrasi |
Kondisi itu memaksa sebagian petani mencari pupuk hingga ke kecamatan lain demi menyelamatkan tanaman mereka.
“Sulit sekali dapat pupuk. Biasanya kami ambil lewat kelompok tani,” kata seorang petani kepada awak media, Kamis, 28 Mei 2026.
Menurut dia, penebusan pupuk melalui kelompok tani selama ini menjadi pilihan karena lebih praktis dibanding harus datang langsung ke gudang pengecer resmi, terutama bagi petani yang terkendala biaya transportasi dan kendaraan.
Namun persoalan tak berhenti pada kelangkaan. Harga pupuk subsidi juga disebut melonjak di atas harga yang dianggap wajar oleh petani.
Petani menyebut harga normal pupuk subsidi berkisar Rp120 ribu hingga Rp125 ribu per zak dengan sistem terima di lokasi. Belakangan, harga pupuk disebut naik hingga Rp140 ribu per zak.
“Kalau Rp120 ribu atau Rp125 ribu masih wajar. Tapi kalau sudah Rp140 ribu, itu terlalu mahal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan praktik penjualan pupuk dengan sistem pembayaran pascapanen atau “bayar panen” yang justru dibanderol lebih tinggi.
“Kalau dibayar tunai kadang tidak dikasih. Maunya dibayar setelah panen, tapi harganya bisa sampai Rp180 ribu per zak,” katanya.
Petani mengaku heran karena pupuk kerap disebut kosong di kelompok tani, tetapi di sisi lain ada pihak tertentu yang diduga tetap memiliki stok untuk dijual dengan harga lebih mahal.
“Kami bingung pupuk itu sebenarnya dari mana. Di kelompok tani dibilang tidak ada stok, tapi ada oknum yang bisa jual. Karena terpaksa, petani akhirnya beli juga,” ujarnya.
Warga meminta pemerintah dan instansi terkait memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan di tengah kesulitan petani kecil.
