Polemik PGRI Bangkalan: Media Diancam Somasi, Wartawan dan LSM Disebut “Penyakit”

Ketua PGRI Bangkalan, Abdul Munif

BANGKALAN - Polemik dugaan ketidaktransparanan pengelolaan keuangan di tubuh PGRI Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur kian memanas. Bukannya membuka laporan keuangan secara terbuka kepada publik dan anggota organisasi, Ketua PGRI Bangkalan, Abdul Munif, justru melontarkan ancaman somasi terhadap media yang memberitakan persoalan tersebut.

Sikap itu memicu kritik dari berbagai kalangan karena dinilai mencederai kebebasan pers serta menunjukkan resistensi terhadap kontrol publik.

Pernyataan kontroversial tersebut muncul dalam sebuah video yang beredar luas di kalangan masyarakat dan awak media pada Jumat (22/5/2026). Dalam video itu, Abdul Munif mengancam akan menempuh jalur hukum jika masih ada pemberitaan terkait dugaan persoalan internal organisasi.

“Kalau masih ada pemberitaan lagi, insya Allah akan saya somasi. Bahkan mungkin bisa saya laporkan,” ujar Abdul Munif.

Ancaman terhadap media itu langsung menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut mencerminkan sikap defensif dan anti kritik, terlebih isu yang dipersoalkan berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran organisasi.

Tak hanya itu, Abdul Munif juga mengeluarkan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan aktivis LSM. Ia menyebut media dan LSM sebagai “penyakit” bagi kepala sekolah dan guru di Bangkalan.

“Karena memang penyakitnya kepala sekolah dan guru, khususnya di Bangkalan ini, tidak terlepas dari media dan LSM,” katanya.

Ucapan tersebut memicu kecaman karena dianggap melecehkan fungsi pers dan lembaga sosial sebagai bagian dari kontrol demokrasi. Kritik terhadap penggunaan anggaran organisasi, menurut sejumlah pemerhati publik, seharusnya dijawab dengan data, audit, dan keterbukaan, bukan ancaman hukum.

Pengamat menilai, apabila pengelolaan keuangan PGRI Bangkalan dilakukan secara akuntabel, organisasi semestinya tidak alergi terhadap sorotan media. Transparansi dinilai menjadi kewajiban moral organisasi, apalagi PGRI merupakan lembaga yang menaungi kalangan pendidik.

Sikap defensif yang ditunjukkan pimpinan organisasi justru dinilai memperkuat kecurigaan publik bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola keuangan yang belum dijelaskan secara terbuka kepada anggota maupun masyarakat.

Publik kini menunggu langkah PGRI Bangkalan selanjutnya, membuka laporan keuangan secara transparan atau tetap merespons kritik dengan ancaman hukum.