 |
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan daerah mulai dari pendidikan, sampah, kesehatan, infrastruktur hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga mendesak DPRD Bangkalan agar mempertajam fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
Sebelum tiba di gedung dewan, massa melakukan long march dari Taman Makam Pahlawan (TMP) sambil membawa sejumlah poster kritik dan tuntutan terhadap pemerintah daerah.
Koordinator Lapangan (Korlap) AB3, Moh Fauzi, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar sebagai pengawas jalannya pemerintahan sekaligus penyambung aspirasi masyarakat.
“Masih banyak persoalan lama yang tak kunjung selesai, seperti sampah yang seolah tidak ada habisnya. Selain itu, program MBG di Bangkalan juga menjadi perhatian serius kami,” tegas Fauzi dalam orasinya.
Mahasiswa menilai pelaksanaan program MBG masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dugaan pemotongan upah karyawan MBG, hingga menu makanan yang dinilai tidak sesuai standar kesehatan.
 |
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti sikap sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, yang disebut tertidur saat sidang paripurna berlangsung. Hal itu memicu mahasiswa meminta masuk ke ruang rapat untuk menyampaikan orasi secara langsung.
Situasi sempat memanas ketika aparat keamanan menahan massa yang hendak memasuki ruang paripurna. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian pun tak terhindarkan.
Beruntung, kondisi berhasil dikendalikan setelah pihak DPRD mengizinkan perwakilan massa masuk ke dalam gedung dewan untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Hingga berita ini ditulis, ratusan mahasiswa masih bertahan di kompleks DPRD Bangkalan guna menyampaikan berbagai keluhan masyarakat kepada wakil rakyat.
