 |
Menurut Suraji, isu transparansi dan publikasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak seharusnya dipertentangkan. Ia menegaskan bahwa pandangannya justru sejalan dengan Dinas Pendidikan dalam mendorong tata kelola keuangan pendidikan yang terbuka dan akuntabel.
“Pernyataan saya sama sekali tidak bertentangan dengan kebijakan maupun pandangan Dinas Pendidikan. Kami berada dalam satu garis yang sama, yakni menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta publikasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan,” ujar Suraji, Minggu (26/4/2026).
Berlandaskan UU Keterbukaan Informasi
Suraji menjelaskan, pandangannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks tersebut, ia menekankan adanya dua peran yang harus berjalan beriringan.
Pertama, kontrol sosial yang dilakukan masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik. Kedua, kontrol fungsional oleh institusi resmi sesuai tugas pokok dan fungsi dalam sistem pemerintahan.
“Kedua fungsi ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Narasi yang membenturkan dua pihak dengan sudut pandang yang sama justru mengaburkan esensi utama, yaitu profesionalisme demi kemajuan pendidikan di Bangkalan,” jelasnya.
Ajak Bangun Narasi Positif
Sebagai praktisi yang tengah menempuh disertasi terkait revitalisasi kebijakan pendidikan daerah, Suraji menyatakan komitmennya untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan.
Ia juga mengajak seluruh elemen, termasuk insan pers, untuk membangun narasi yang konstruktif dalam pemberitaan sektor pendidikan.
“Mari bersama-sama memberitakan hal-hal positif tentang pendidikan di Bangkalan. Saya siap mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Suraji mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh framing pemberitaan yang bersifat provokatif.
Menurutnya, kunci utama menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat adalah sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat bukan polarisasi yang tidak berdasar.
