 |
Somasi itu disebut sebagai bentuk kegelisahan publik atas nasib salah satu cagar budaya penting di Bone yang terbengkalai selama bertahun-tahun. Proyek yang semestinya memperkuat pelestarian warisan sejarah justru berujung mangkrak tanpa kejelasan hukum.
Ketua LSM Lamellong, Muhammad Rusdi, mengatakan laporan dugaan korupsi telah disampaikan ke Polres Bone sejak tiga tahun lalu. Namun, hingga memasuki 2026, penanganannya dinilai jalan di tempat.
“Kasus ini sudah terlalu lama. Kami tidak melihat adanya progres yang signifikan dari pihak kepolisian,” kata Rusdi, Sabtu (28/03/2026).
Proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp10,7 miliar dan dikerjakan oleh CV Megah Jaya. Berdasarkan kontrak, pekerjaan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2023. Namun di lapangan, proyek berhenti di tengah jalan dan meninggalkan bangunan yang tak selesai.
Tim advokasi menilai lambannya penanganan perkara berpotensi merugikan kepentingan publik, terutama dalam upaya pelestarian situs budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi masyarakat Bone.
Melalui somasi ini, mereka memberi tenggat kepada aparat penegak hukum untuk menunjukkan langkah konkret. Jika tidak, tim advokasi membuka kemungkinan menempuh jalur hukum lain, termasuk melaporkan dugaan kelambanan penanganan kasus ke institusi yang lebih tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Bone terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut.
(*)
