 |
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, tercatat IKM Pemkab Bangkalan hanya berada di angka 79,39. Angka ini terpaut cukup jauh dari target ambisius yang dipatok sebesar 86.
Kondisi tersebut langsung menuai kritik keras dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bangkalan. Mereka menilai capaian itu bukan sekadar angka, melainkan cermin kegagalan pelayanan.
"Ini bukan sekadar selisih angka, tapi bukti pelayanan publik belum memenuhi ekspektasi masyarakat," tegas Wakil Ketua Fraksi PAN, Solihin, Jumat 3 Maret 2026.
Menurutnya, rendahnya IKM menunjukkan bahwa berbagai program perbaikan yang diklaim pemerintah belum berdampak nyata di lapangan. Ia menyebut ada jarak antara laporan dan realitas.
"Fakta ini menunjukkan ada yang salah secara mendasar. Perbaikan yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan," ujar Solihin, yang juga jabat Sekretaris DPD PAN Bangkalan.
Fraksi PAN DPRD Bangkalan bahkan menilai capaian tersebut sebagai alarm keras bagi Pemkab Bangkalan. Sebab, kegagalan ini terus berulang tanpa perbaikan signifikan.
"Kalau pola seperti ini terus dipertahankan, target hanya akan jadi formalitas tanpa makna bagi masyarakat," lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi III itu mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem pelayanan publik. Mereka menilai langkah tambal sulam tidak akan cukup mengangkat kepercayaan masyarakat.
"Harus ada langkah korektif yang tegas dan terukur. Jangan hanya berhenti di laporan yang terlihat bagus di atas kertas," pungkasnya.
