 |
| Keterangan foto: Plt Kepala Bappeda Jatim, Muhammad Yasin |
Bangkalan – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2027 mendapat perhatian serius dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
Dalam forum tersebut, Bappeda Jatim menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga capaian pembangunan Bangkalan yang masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Pamekasan, Sidoarjo, dan Gresik.
Kondisi ini dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama hingga ke tingkat desa.
Plt Kepala Bappeda Jatim, Muhammad Yasin, menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara selektif dan tidak dipenuhi terlalu banyak program.
“Fokus pada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti ketahanan pangan, energi, serta menjaga daya konsumsi. Apalagi kondisi fiskal saat ini sedang tidak stabil,” ujarnya kepada awak media usai Musrenbang, Selasa (31/03/2026).
Terkait merosotnya PAD Bangkalan, Yasin menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi akar masalahnya, baik dari sisi pergeseran sektor pendapatan maupun kinerja pemerintah daerah.
“Kami akan meminta Bapenda melakukan analisis menyeluruh, dan hasilnya akan menjadi bahan evaluasi bagi Bangkalan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa hasil perencanaan RKPD 2027 harus memiliki dampak nyata serta selaras dengan program prioritas nasional, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang diperkirakan terjadi pada tahun tersebut.
“Ke depan, kita akan menghadapi keterbatasan fiskal akibat penyesuaian prioritas belanja nasional, sehingga perencanaan harus benar-benar matang dan terarah,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan memfokuskan RKPD 2027 pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar, dengan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran.
“Kami juga akan mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan ketahanan pangan, yang sejalan dengan program nasional,” ujarnya.
Lukman menargetkan capaian pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada 2027 dapat mencapai 70 hingga 80 persen. Di sisi lain, pihaknya juga membuka peluang kerja sama investasi guna mendukung pembangunan jangka panjang di Bangkalan.
“Kami terus merancang pembangunan jangka panjang, termasuk dengan menggandeng investor agar masuk dan berkontribusi di Bangkalan,” pungkasnya.
