 |
| Ardy Baso Anas |
Sorotan ini mencuat setelah ditemukan perbedaan penanganan antara Dapur SPPG Bone Tanete Riattang Barat Macege dan Dapur SPPG Bone Kahu Labuaja 001 yang sama-sama menghadapi persoalan IPAL, namun mengalami jeda waktu penindakan yang dinilai cukup signifikan.
Aktivis Ardy Baso Anas menyatakan bahwa pihaknya berharap tim BGN yang turun langsung ke lapangan benar-benar menjalankan tugas secara profesional dan objektif.
“Kami berharap tidak ada praktik tebang pilih, apalagi jika sampai mengarah pada kepentingan bisnis, seperti dugaan adanya pihak yang menawarkan pembangunan IPAL kepada dapur MBG yang disuspend. Indikasi ke arah itu ada, dan saat ini kami bersama tim sedang mengumpulkan bukti,” ujarnya, Kamis (16/04/2026).
Ardy juga menegaskan bahwa setiap dapur MBG wajib melakukan uji laboratorium terhadap IPAL secara berkala, minimal setiap tiga bulan, guna memastikan limbah yang dibuang telah memenuhi baku mutu lingkungan.
Selain itu, ia turut mempertanyakan peran Koordinator Wilayah (Korwil) MBG di Bone. Menurutnya, persoalan IPAL seharusnya menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara tegas.
“Hingga saat ini kami belum melihat adanya langkah nyata dari Korwil, baik berupa teguran maupun penutupan sementara terhadap dapur yang bermasalah. Hal ini menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus,” katanya.
Ia bahkan menilai sejumlah dapur SPPG di Bone terkesan kebal terhadap aturan yang ditetapkan oleh BGN.
“Jika dibiarkan, kondisi ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan dan penegakan aturan yang seharusnya berjalan adil dan transparan,” tutupnya.
