 |
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, saat membuka Jambore BUMDes 2026 di Pendopo Pratanu, Kamis (23/4/2026). Ia menegaskan, Pemkab akan hadir membantu pelaku usaha desa yang selama ini terkendala perizinan.
“Produk UMKM harus bisa menembus pasar modern. Kalau ada yang kesulitan mengurus BPOM dan label halal, pemerintah daerah akan bantu fasilitasi,” tegas Lukman.
Jambore BUMDes ini diikuti perwakilan seluruh kecamatan dan sejumlah desa di Bangkalan. Beragam produk unggulan dipamerkan, mulai dari olahan makanan hingga kerajinan lokal. Salah satunya datang dari Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, yang menampilkan kerupuk udang dan rujak sewel khas daerah.
Saat ini, tercatat sekitar 70 BUMDes aktif di Kabupaten Bangkalan. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan, baik dari sisi produksi, jumlah UMKM binaan, maupun unit usaha yang dijalankan.
Menurut Lukman, momentum penguatan BUMDes sangat tepat karena adanya alokasi dana desa yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk untuk pengembangan BUMDes dan Kelompok Desa Mandiri Produktif (KDMP).
“BUMDes memiliki anggaran khusus dari dana desa. Ini harus dimaksimalkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, masih terdapat sekitar 200 BUMDes yang belum aktif. Pemkab menargetkan pada tahun depan setidaknya 60 persen desa di Bangkalan sudah memiliki BUMDes yang beroperasi optimal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Abdul Azis, menyebut seluruh BUMDes secara administratif telah berbadan hukum. Namun, yang benar-benar berjalan aktif masih terbatas.
“Ini bukan sekadar formalitas. BUMDes adalah instrumen penting untuk mengukur efektivitas pendampingan dari pemerintah daerah dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menilai kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih belum signifikan. Ia pun berencana memanggil pendamping kabupaten untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ke depan, BUMDes tidak hanya bersaing antar desa, tetapi juga dengan program lain seperti KDMP. Anggaran setiap tahun ada, tapi pemanfaatannya harus benar-benar optimal,” tandasnya.
