 |
Bangkalan - Lima fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur mengkritik laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkalan, tahun 2025 pada saat paripurna pandangan umum, Kamis lalu, 2 April 2026.
Kelima fraksi tersebut merupakan partai pendukung yaitu, PAN, Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat. Mereka mengkritik LKPJ Bupati Bangkalan dalam rangka untuk perbaikan pembangunan kepemimpinan berikutnya.
Fraksi PAN melihat indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan hanya berada di angka 79,39. Angka ini terpaut cukup jauh dari target ambisius yang dipatok sebesar 86.
"Ini bukan sekadar selisih angka, tapi bukti pelayanan publik belum memenuhi ekspektasi masyarakat," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN, Solihin, Senin (06/04/26).
Menurut Solihin, rendahnya IKM menunjukkan bahwa berbagai program perbaikan yang diklaim pemerintah belum berdampak nyata di lapangan. Ia menyebut ada jarak antara laporan dan realitas.
"Fakta ini menunjukkan ada yang salah secara mendasar. Perbaikan yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan," ujar Solihin, yang juga jabat Sekretaris DPD PAN Bangkalan.
Sementara Fraksi Golkar menilai masa kepemimpinan bupati masih jalan ditempat, terlihat dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka kemiskinan tidak memberikan dampak signifikan terhadap realitas.
"Kenaikan IPM Bangkalan lambat, dari 2024 ke 2025 hanya naik 0,82 persen menjadi 68,15 persen. Penurunan kemiskinan hanya 0,41 persen, menjadi 18,25 persen pada 2025," kata Anggota fraksi Golkar, H Musawwir.
Musawwir menyampaikan, Jika tren lambat ini dibiarkan, target jangka panjang masa kepemimpinan Bupati Lukman Hakim tersebut dikhawatirkan meleset. Bahkan berpotensi sekadar menjadi janji tanpa realisasi.
“Kita tidak bisa puas dengan satu-dua indikator naik. Pertanyaannya, apakah ini mampu menuntaskan visi misi kepala daerah?” katanya.
Beralih Fraksi PKB, partai pemenang di legislatif ini menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan 2025 yang tidak sehat, sisa Silpa ratusan miliyar dan pembangunan yang tidak merata.
Realisasi belanja daerah hanya terserap 92,18 persen. Sementara postur APBD masih didominasi belanja operasional 72 persen, dan 12 persen belanja infrastruktur. Padahal, daerah harus membelanjakan minimal 40 persen APBD untuk infrastruktur.
"Ini jadi bukti bahwa pemerintah daerah belum melakukan refocusing radikal, dan terancam terkena sanksi penundaan atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) di tahun 2027," tegas Ketua Fraksi PKB Mohammad Hotib.
Pemerataan pembangunan juga menjadi hal penting diingatkan kepada Bupati. Pembangunan tak hanya terjadi di wilayah dekat dengan kekuasaan, tetapi berdasarkan tanggung jawab dan berkeadilan.
"Kami minta, agar perubahan anggaran 2026 dilakukan reorentasi anggaran untuk pembangunan berdasarkan pemerataan dan berkeadilan," kata Hotib.
Kritikan pedas juga dilontarkan oleh Fraksi Demokrat, pihaknya menyoroti lonjakan PDRB lebih dari 75 persen yang dinilai tidak wajar serta dipertanyakan dasar perhitungan dan dampaknya terhadap kondisi riil masyarakat.
“Kenaikan lebih dari 75 persen ini harus dijelaskan secara terbuka. Apa faktor pendorongnya dan kenapa tidak terasa di masyarakat?” tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat, Fadhur Rosi.
Pihaknya juga menemukan ketidaksinkronan data kependudukan, di mana jumlah penduduk meningkat namun data usia kerja stagnan, serta menilai sektor pendidikan belum merata dan potensi wisata belum optimal mendorong PAD.
“Kalau data tidak akurat dan potensi daerah dibiarkan, bagaimana kebijakan bisa tepat sasaran dan meningkatkan pendapatan?” tandasnya.
Sementara Fraksi Partai Gerindra, mengkritisi pemerataan infrastruktur dan kualitas pembanguan yang dinilai tak sesuai harapan rakyat. Dimana, pambangunan jalan masih berkutat di wilayah kekuasaannya saja.
“Pertanyaannya sederhana, apakah pembangunan ini dirasakan merata? Jawabannya belum. Bahkan ada proyek jalan tidak sesuai spesifikasi. Ini yang perlu diperbaiki ke depan," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra, Anton Bastoni.
Fraksi juga mengkritik kebanggaan pemerintah atas opini WTP dan capaian makro yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil serta masih menyisakan ketimpangan pembangunan.
"Oleh sebab itu, kami mendesak audit menyeluruh dan evaluasi serius agar pembangunan tidak sekadar angka, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat," ujar dia.
Menariknya lima fraksi tersebut merupakan bagian dari koalisi pendukung Lukman Hakim dan Moh Fauzan Ja'far sebagai bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Masing-masing fraksi memiliki kursi cukup banyak. Seperti PKB 9 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 5 kursi, Demokrat 4 kursi dan Golkar 5 kursi. Dengan total 29 kursi di DPRD, kritik ini menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi kini datang dari lingkar dalam kekuasaan.
