 |
Bangkalan - Program Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Jumat, 27 Februari 2026, di depan Pendopo Agung, menuai sorotan. Bukan soal harga bahan pokok yang dipersoalkan, melainkan instruksi kehadiran aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai janggal.
Surat imbauan yang meminta kepala organisasi perangkat daerah, staf ahli, direksi BUMD, hingga jajaran ASN hadir bersama keluarga memantik tanda tanya. Sejumlah pihak menilai langkah itu mengindikasikan kekhawatiran acara bakal sepi pengunjung.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan menilai mobilisasi birokrasi tersebut berpotensi mengaburkan substansi kebijakan. Ketua II PMII Bangkalan, Muhamad As’ad, menyebut pasar murah semestinya berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan ditopang kehadiran aparatur negara.
“Pasar murah itu instrumen menjaga daya beli rakyat. Bukan panggung seremonial yang harus dipenuhi ASN,” kata As’ad, Kamis, 26 Februari 2026.
Menurut dia, partisipasi publik seharusnya tumbuh secara alami. Jika harga memang lebih rendah dari pasar dan barang tersedia, masyarakat akan datang tanpa perlu diarahkan.
“Kalau selisih harga signifikan dan benar-benar dibutuhkan, tanpa ASN pun warga pasti datang,” ujarnya.
As’ad menekankan, ukuran keberhasilan pasar murah tidak terletak pada ramainya barisan pejabat, melainkan pada manfaat konkret yang dirasakan masyarakat kecil. Fokus kebijakan, kata dia, seharusnya tertuju pada stabilitas harga dan ketepatan distribusi.
“Yang diuji itu harga dan ketersediaan barang, bukan kemampuan mengumpulkan birokrasi,” kata dia.
Ia mengingatkan agar pasar murah tidak bergeser menjadi ajang pencitraan. “Rakyat butuh harga terjangkau, bukan sekadar keramaian,” pungkasnya.
