 |
Program parkir berlangganan sejatinya telah berjalan beberapa bulan. Namun, MADAS masih menemukan sejumlah persoalan di lapangan, termasuk adanya oknum juru parkir yang tetap menarik uang dari masyarakat.
Sekretaris DPC MADAS Bangkalan, Rofi'i, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah selama berpihak pada kepentingan masyarakat. Meski begitu, ia menilai pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.
“Kami mendukung program Pemerintah Bangkalan, terutama yang menyentuh kepentingan masyarakat. Namun, pengawasan dan kontrol harus diperkuat agar pelaksanaannya tidak melenceng,” ujarnya, Jumat (28/02/2026).
Rofi’i juga mendorong agar sosialisasi kepada masyarakat lebih digencarkan, terutama terkait mekanisme dan pengecualian parkir berlangganan, seperti lahan parkir yang dikelola secara swadaya.
“Jika ada oknum jukir yang menyalahi aturan, Dishub harus bertindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Bangkalan, Muhammad Hasan Faisol, mengapresiasi langkah MADAS dalam mengawal kebijakan publik. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Semua masukan telah kami catat dan akan segera ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku,” ungkap Faisol.
Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas juru parkir yang melanggar ketentuan, mulai dari teguran hingga pencabutan izin kerja.
“Parkir berlangganan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah gelombang efisiensi saat ini, program ini harus benar-benar memberi dampak nyata,” pungkasnya.
