 |
| Keterangan foto: Anggota Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol Arif Marla. |
Bangkalan – Program pasar murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Bangkalan menuai kritik tajam. Anggota Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol Arif Marla, menilai kegiatan tersebut gagal menjawab kebutuhan masyarakat dan hanya menjadi agenda seremonial semata.
“Menurut saya, Pemkab tidak pernah serius mengurus program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pasar murah ini buktinya,” tegas Samsol saat dikonfirmasi, Sabtu (21/2/2026).
Politisi Partai Gelora itu menekankan, pasar murah semestinya menjadi solusi konkret di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat kecil yang paling terdampak.
“Pasar murah itu harusnya bisa menekan harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.
Namun, kondisi di lapangan justru jauh dari harapan. Sejumlah bahan pokok penting yang paling dibutuhkan warga tidak tersedia. Hal itu membuat pasar murah kehilangan daya tarik dan sepi pembeli.
“Tapi bahan pokok yang paling dibutuhkan malah tidak ada. Ini kan aneh sekali,” kata Samsol.
Akibatnya, warga yang datang dengan harapan mendapatkan sembako terjangkau harus pulang dengan rasa kecewa. Samsol menyebut, kondisi ini bukan kali pertama terjadi dan mencerminkan pola kerja pemerintah daerah yang dinilai minim evaluasi.
“Ya seperti yang kita tahu, model kerja mereka selalu normatif,” ucap anggota DPRD dua periode tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Bangkalan, Qori Yuni Astuti, mengakui pelaksanaan pasar murah inisiatif bupati belum berjalan maksimal. Ia menyebut sejumlah distributor yang telah diundang tidak hadir.
“Kami sudah bersurat ke distributor agar menjual di bawah harga pasaran, tapi banyak yang tidak datang. Kami tidak bisa memaksa dan ini akan kami evaluasi,” pungkasnya.
