 |
BANGKALAN – Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di depan Pendopo Agung, Bangkalan, Madura, menuai polemik. Pasalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan diperbolehkan melakukan presensi langsung di lokasi kegiatan.
Pantauan di lapangan menunjukkan mayoritas pengunjung berasal dari kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN yang datang bersama keluarga. Sejumlah pegawai terlihat mengambil foto sebagai bukti kehadiran, memunculkan kesan bahwa presensi menjadi magnet utama, bukan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.
Informasi yang beredar menyebutkan, ASN dapat melakukan presensi di area Gerakan Pangan Murah yang digelar Jumat, 27 Februari 2026. Skema tersebut dinilai memberi legitimasi bagi ASN untuk hadir di lokasi kegiatan saat jam kerja.
Sekretaris Daerah Bangkalan, Ismet Efendi, membenarkan kebijakan tersebut. Namun, ia menegaskan tidak ada instruksi khusus untuk absen di lokasi.
“Bukan imbauan untuk absen di tempat kegiatan. Tapi bagi ASN yang hadir di gerakan pangan murah, tetap diperbolehkan melakukan presensi di lokasi,” ujarnya.
Kebijakan itu langsung menuai kritik dari Anggota Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol Arif Marla. Ia menilai kelonggaran tersebut berpotensi menjadi cara instan untuk menciptakan keramaian dan sarat kepentingan pencitraan.
“Ada mobilisasi halus demi membuat acara terlihat ramai. Ini seperti gimik politik agar tampak sukses. Substansi kegiatan jadi terabaikan, yang penting citranya bagus,” tegasnya.
Menurut Samsol, pasar murah seharusnya benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bentuk subsidi harga yang signifikan. Jika orientasinya hanya pada keramaian, program tersebut berisiko kehilangan makna.
“Kalau hanya ramai tapi tak memberi dampak, lebih baik dievaluasi. Pasar murah harus memberi perbedaan harga yang benar-benar dirasakan warga,” tandasnya.
Ia mengingatkan, strategi instan demi pencitraan justru dapat menggerus kepercayaan publik. Program pro-rakyat, kata dia, jangan sampai berubah menjadi sekadar panggung seremonial.
“Programnya bisa saja baik, tapi jika caranya keliru, publik bisa muak,” pungkasnya.
