![]() |
| Keterangan Foto: Kepala Bidang Tata Bangunan dan Gedung DPRKP Bangkalan, Nur Taufik |
Bangkalan, Kabarpojok - Menjawab tantangan Era Digital, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur terus berbenah. Salah satunya melalui pembangunan Command Center Bangga, sistem pusat kendali terpadu yang menjadi program prioritas Bupati Bangkalan, Lukman Hakim.
Pembangunan Command Center Bangga ini didukung anggaran sebesar Rp 1,5 miliar yang melekat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Gedung DPRKP Bangkalan, Nur Taufik, menjelaskan bahwa kehadiran command center ini akan menjadi titik awal transformasi pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan—dari pola birokrasi yang reaktif menuju layanan digital berbasis satu platform terpadu.
“Command center ini akan menjadi pusat koordinasi dan pengambilan keputusan. Lokasinya berada di Ruang Sujaki, yang sangat strategis dan dekat dengan pusat pemerintahan,” ujar Nur Taufik, Kamis (08/01/26).
Menurutnya, Command Center Bangga dirancang untuk memudahkan koordinasi operasional lintas perangkat daerah, memantau keamanan wilayah, hingga mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat berbasis data.
Nur Taufik menambahkan, DPRKP bertanggung jawab pada aspek arsitektur dan fisik bangunan, sementara untuk operasional dan sistem digital akan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan.
“Saat ini masih dalam tahap pengusulan perencanaan konsultan. Target kami, command center ini sudah bisa beroperasi tahun ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Zaenal Alim, menyampaikan bahwa Command Center Bangga nantinya akan menampilkan visualisasi data strategis dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui sistem ini, Kepala Daerah dapat memantau kinerja OPD secara real time, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelayanan dasar masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Bangkalan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, berbasis data, dan terintegrasi. Pelayanan publik akan lebih cepat, transparan, dan terukur,” pungkas Zaenal Alim.
(Angga)
