 |
Pengelola SPBU Karella, Idrus, menjelaskan seluruh kendaraan maupun nonkendaraan yang membeli Biosolar subsidi wajib menggunakan barcode atau QR Code yang telah terdaftar. Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh operator agar selalu mencocokkan data kendaraan dengan barcode sebelum pengisian dilakukan.
"Kami sudah sampaikan semua ke operator kami agar selalu mengecek kesesuaian data kendaraan yang akan mengisi BBM," ujar Idrus melalui pesan WhatsApp, Minggu (26/7/2026).
Di sisi lain, awak media menemukan sebuah bus berwarna putih bertuliskan Comando Trans dengan nomor polisi DP 7779 AS diduga melakukan pengisian Biosolar subsidi di SPBU tersebut.
Namun, hasil penelusuran awak media menunjukkan nomor polisi tersebut tidak terdaftar pada aplikasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang digunakan untuk mengecek data kendaraan.
Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme verifikasi yang diterapkan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Sebab, pihak pengelola SPBU sebelumnya menyatakan setiap operator diwajibkan mencocokkan data kendaraan dengan barcode sebelum melayani pengisian.
Sejumlah warga menduga temuan tersebut berkaitan dengan maraknya aktivitas mobil yang diduga digunakan untuk menyedot Biosolar subsidi. Dugaan itu, bagaimanapun, belum dapat dipastikan dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
"Kalau benar nomor polisinya tidak sesuai, bagaimana bisa tetap mengisi solar subsidi? Ini harus diusut," kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menanggapi temuan tersebut, Idrus menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik maupun masukan dari media sebagai bahan evaluasi pelayanan di SPBU.
"Kami juga butuh masukan dari teman-teman media. Ketika kami ada kesalahan dalam pelayanan di SPBU kami, agar ke depannya bisa kami maksimalkan. Silakan konfirmasi kami," tutup Idrus.
Hingga berita ini diterbitkan, pemilik kendaraan yang menggunakan nomor polisi tersebut belum berhasil dikonfirmasi.
