-->

Pejabat Tertidur Saat Paripurna, LIRA Bangkalan Minta Bupati Bertindak Tegas

Bangkalan - Insiden sejumlah pejabat yang tertidur dan bermain HP saat sidang paripurna DPRD Bangkalan menuai kecaman keras. Peristiwa itu dinilai mencoreng wibawa pemerintahan dan menunjukkan lemahnya disiplin pejabat di forum resmi.

Aksi tersebut terjadi saat bupati menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ 2025. Momen penting itu justru ternodai oleh sikap pejabat seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Ismet Efendi dan Kasatpol PP, Moh Hasbullah yang tertidur dan dianggap tidak menghargai jalannya sidang.

Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bangkalan, Mahmudi Ibnu Khotib, mengaku kecewa dan terpukul melihat kejadian tersebut. Dia menilai perilaku itu tidak pantas ditunjukkan oleh seorang pejabat tinggi daerah.

“Saya sebagai warga Bangkalan merasa sedih dan terpukul, ketika melihat seorang pejabat tidur pulas saat bupati membaca jawaban pandangan umum fraksi,” ujarnya, Jum'at (10/04/26).

Menurutnya, sikap tersebut jauh dari ekspektasi publik terhadap seorang pejabat daerah. Sebagai pimpinan birokrasi, Sekda dan Kasatpol PP seharusnya fokus pada kepentingan rakyat, bukan justru abai dalam forum resmi.

“Ini di luar ekspektasi saya. Seharusnya pejabat seperti sekda itu memikirkan nasib rakyat, malah tidur pulas,” tegasnya.

Mahmudi menilai, kejadian ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mempertanyakan penyebabnya sekaligus mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait.

“Kejadian ini tentu sangat disesalkan. Kenapa kondisi itu bisa terjadi,” imbuhnya.

Ia juga mendesak bupati dan wakil bupati untuk mengambil langkah tegas. Bahkan, ia mengusulkan pencopotan jabatan bagi pejabat yang dinilai tidak menghormati forum paripurna.

“Kami mengimbau kepada bupati dan wakil bupati Bangkalan untuk memecat Sekda dan pejabat lainnya yang tidak menghormati bupati saat hadir di paripurna,” katanya.

Lebih lanjut, Mahmudi menekankan pentingnya evaluasi birokrasi agar kejadian serupa tidak terulang. Ia mengingatkan, insiden ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Sekda itu ketua TAPD dan Kasatpol PP itu penegak peraturan daerah. Jika tertidur saat paripurna, tentu sangat disayangkan dan bisa membuat rakyat kecewa serta pesimis terhadap pemerintahan,” pungkasnya.

Komentar


Berita Terkini