 |
| Keterangan foto: Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyerahkan tumpeng kepada Ketua PWI Bangkalan Mahmud Ismail sebagai simbol peringatan HPN 2026. |
BANGKALAN - Di tengah suasana sederhana di Teras Pena, Jalan Soekarno Hatta, Jumat (13/2/2026), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Tak sekadar doa bersama dan pemotongan tumpeng, peringatan ini menjadi panggung penegasan sikap, pers tetap berdiri sebagai mitra kritis pemerintah.
Acara yang dirangkai dengan peresmian kantor PWI itu dihadiri Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Rektor Universitas Trunojoyo Madura Prof. Safi, unsur Polres Bangkalan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Ketua PWI Bangkalan Mahmud Ismail menegaskan, peran pers hari ini tak sekadar menyampaikan informasi, melainkan mengawal dinamika sosial dan demokrasi. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilainya sebagai tonggak penting perlindungan kerja jurnalistik.
“Wartawan tidak perlu takut melakukan peliputan. Kita dilindungi oleh putusan MK. Kerja jurnalistik tidak bisa serta-merta dijerat pidana,” ujar Mahmud.
Bagi Mahmud, kebebasan pers bukan hak istimewa, melainkan prasyarat agar fungsi kontrol sosial berjalan. Karena itu, sejak awal kepengurusan, PWI Bangkalan memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah mendukung yang benar, mengoreksi yang keliru.
“Pendirian kami jelas. Tetap menjadi mitra kritis pemerintah demi kepentingan publik,” katanya.
Senada, Rektor UTM Prof. Safi’ menekankan integritas sebagai fondasi utama profesi wartawan. Pers, kata dia, harus menulis apa adanya.
“Yang benar ditulis benar, yang salah ditulis salah. Di situlah wartawan menyajikan berita yang mendidik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lukman Hakim mengakui informasi dari media kerap menjadi alarm awal bagi pemerintah daerah. Tak jarang, laporan wartawan langsung ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan dan instruksi kepada perangkat daerah.
“Informasi dari wartawan langsung kami cek dan tindak lanjuti. Semoga wartawan tetap menjadi mitra yang baik dan terus memberikan pemberitaan yang positif,” tutur Lukman.
Namun di balik seremoni, terselip ironi. Kantor PWI Bangkalan yang berada di area Stadion Gelora Bangkalan kondisinya memprihatinkan: atap rapuh, bocor saat hujan, bahkan belum memiliki fasilitas toilet. Kondisi itu kini mendapat perhatian. Rektor UTM berkomitmen membantu fasilitas pendingin ruangan dan kursi, sementara Bupati memerintahkan Dinas Kominfo melakukan renovasi bagian yang tak layak.
“Kami upayakan setelah Lebaran kantor PWI Bangkalan lebih baik agar wartawan semakin semangat menjalankan profesinya sesuai kode etik,” kata Lukman.
Di usia pers yang terus diuji arus informasi digital dan tekanan politik, peringatan HPN 2026 di Bangkalan bukan sekadar ritual tahunan. Ia menjadi pengingat bahwa kebebasan pers harus dirawat dengan keberanian, integritas, dan jarak kritis dari kekuasaan.
