![]() |
BANGKALAN - Program pasar murah Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali menuai sorotan. Setelah gelaran sebelumnya viral karena sepi pengunjung dan dinilai tak menyentuh kebutuhan pokok warga, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan mengeluarkan imbauan resmi yang memerintahkan mobilisasi jajaran birokrasi.
Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, asisten, direksi BUMD hingga manajemen RSUD diminta hadir dalam kegiatan pangan dan pasar murah yang digelar Jumat (27/2/2026) pukul 08.00 WIB di sepanjang Jalan Letnan Abdullah, tepat di depan Pendopo Agung Bangkalan.
Namun perhatian publik bukan semata pada lokasi dan jadwal. Instruksi yang meminta para kepala OPD “mengerahkan jajaran dan keluarga serta mengajak masyarakat hadir” memunculkan tanda tanya: apakah partisipasi warga memang tumbuh alami, atau perlu didorong lewat komando struktural?
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan, Zainal Alim, membenarkan pengumuman tersebut diterbitkan melalui Diskominfo atas arahan Sekda.
“Imbauan itu dibuat dari admin center dengan arahan Sekda Bangkalan,” kata Zainal, Kamis (26/2/2026).
Menurut dia, pesan tersebut ditujukan kepada seluruh kepala OPD dan jajaran agar mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pangan murah. “Utamanya menginformasikan kepada masyarakat agar ikut hadir dalam pelaksanaan pangan murah,” ujarnya.
Pasar murah sebelumnya menjadi perbincangan setelah hanya berlangsung sepekan dengan pengunjung minim. Sejumlah kebutuhan dapur yang tengah melonjak harganya seperti cabai justru tak tersedia di lokasi. Kritik pun bermunculan, menyebut program itu tidak serius menjawab gejolak harga bahan pokok.
“Mari pastikan manfaat kegiatan ini agar tersampaikan langsung kepada masyarakat,” kata Zainal.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol Marla, mengingatkan agar agenda serupa tidak mengulang kegagalan yang sama. “Jangan sampai kesalahan yang sama dengan pasar sebelumnya yang gagal,” ujarnya.
Kini, publik menanti, apakah pasar murah kali ini benar-benar menjadi solusi bagi warga, atau sekadar ramai karena instruksi?
