 |
BONE - Pemerintah Kabupaten Bone membuka karpet merah bagi investor asal Jepang, YL Forest Co. Ltd, yang membidik sektor budidaya perikanan berbasis pelestarian mangrove di pesisir Sulawesi Selatan.
Dukungan itu disampaikan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat menerima Presiden Direktur sekaligus CEO YL Forest, Naoto Akune, bersama Kaori Kawazoe dan Keiji Sato, di Rumah Jabatan Bupati Bone, Watampone, Minggu (15/2/2026).
“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, kami menyambut baik rencana investasi ini. Terlebih investasi di sektor lingkungan merupakan bagian dari program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Andi Asman.
Tak sekadar pernyataan, Bupati langsung menginstruksikan jajarannya menginventarisasi kawasan mangrove di sepanjang pesisir Bone yang membutuhkan rehabilitasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat realisasi proyek sekaligus memastikan aspek lingkungan menjadi pijakan utama investasi.
Uji Coba 220 Hektare
Naoto Akune mengungkapkan, tahap awal proyek akan dimulai dengan uji coba penanaman mangrove di atas lahan tambak seluas sekitar 220 hektare di sejumlah titik pesisir Bone. Uji coba ditargetkan rampung dalam tiga tahun.
“Jika mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, proyek ini akan kami kembangkan hingga ribuan hektare,” ujar Akune.
YL Forest mengusung konsep silvofishery—model budidaya perikanan yang memadukan konservasi mangrove dan produksi perikanan secara berkelanjutan. Dalam skema ini, 60–80 persen area dipertahankan sebagai hutan mangrove, sementara 20–40 persen dimanfaatkan sebagai kolam atau saluran budidaya udang, ikan, dan kepiting.
Menurut Akune, mangrove berfungsi sebagai biofilter alami yang menjaga kualitas air, menyuplai nutrisi bagi biota, sekaligus melindungi pesisir dari abrasi. Sistem ini diklaim mampu menekan kebutuhan pakan tambahan dan penggunaan obat-obatan, sehingga biaya produksi lebih efisien dan ramah lingkungan.
Janji Ekonomi untuk Pesisir
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, proyek ini tak hanya soal rehabilitasi ekosistem. Andi Asman menilai konsep tersebut memberi ruang bagi masyarakat pesisir untuk terlibat sebagai pemilik dan pengelola tambak.
“Selain hasil budidaya, masyarakat juga berpeluang memperoleh tambahan penghasilan dari penjualan bibit mangrove dan kegiatan penanaman,” ujarnya.
Model silvofishery, kata Akune, telah diterapkan di Jepang dan sejumlah negara Asia Tenggara sebagai pendekatan yang menyeimbangkan produktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Kini, tantangannya ada pada konsistensi dukungan pemerintah daerah dan penerimaan masyarakat pesisir. Jika uji coba 220 hektare itu berhasil, Bone berpeluang menjadi etalase investasi hijau di pesisir timur Sulawesi Selatan.
